M. Fuad Mushofa, Menjaga Nurani Publik dari Pinggiran Blora

Blora, JejakBlora.id — Di tengah hiruk-pikuk kebijakan dan regulasi pemerintah, selalu ada suara-suara yang memilih berjalan sendiri, sunyi, namun konsisten. M. Fuad Mushofa adalah salah satunya.

Sejak 2012, ia menempatkan diri sebagai single fighter, mengkritisi kebijakan publik mulai dari tingkat desa hingga kabupaten di Kabupaten Blora.Lahir di Desa Sasak, Buluroto, Kecamatan Banjarejo, pada 14 April 1985, Fuad tumbuh dari lingkungan desa yang sederhana. Nilai kejujuran, keberanian, dan keberpihakan pada masyarakat kecil menjadi bekal hidupnya.

Kini, sebagai ayah dua orang anak, ia menetap di Desa Kacangan, Kecamatan Todanan, menjalani keseharian sebagai warga biasa yang memilih tetap peduli pada urusan publik, “saya ini bukan siapa-siapa. Bukan pejabat, bukan politisi. Saya hanya warga yang ingin kebijakan pemerintah berjalan lurus dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Fuad.

Nama Fuad mulai dikenal luas pada tahun 2021, ketika ia aktif membongkar dugaan kasus e-Warung fiktif di Kabupaten Blora. Langkah tersebut membuatnya mendapat sorotan publik, sekaligus mempertegas posisinya sebagai pengkritik kebijakan yang tak mudah gentar.

Menurut Fuad, keberanian bersuara sering kali lahir dari rasa tanggung jawab sebagai warga negara,” kalau kita tahu ada yang tidak beres lalu diam, berarti kita ikut membiarkan. Saya memilih bersuara, meski risikonya tidak kecil,” katanya.

Pada tahun 2022, Fuad kembali mengawal persoalan Peraturan Desa (Perades). Ia menilai regulasi desa kerap luput dari perhatian, padahal dampaknya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Desa itu pondasi pemerintahan. Kalau di desa sudah tidak beres, ke atasnya pasti ikut bermasalah,” ucapnya kepada JejakBlora.id, Selasa (6/1/2025).

Salah satu capaian penting dari konsistensinya adalah ketika ia membongkar kasus honorarium narasumber tahun anggaran 2021. Dari proses pengawalan tersebut, terjadi pengembalian anggaran hingga Rp5,3 miliar ke kas daerah. Bagi Fuad, capaian itu bukan soal angka, melainkan soal keberpihakan pada uang rakyat.

“Uang negara itu uang masyarakat. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Meski kerap berada di posisi berseberangan dengan kebijakan pemerintah, Fuad menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah bentuk permusuhan.

“Saya tidak anti pemerintah. Justru saya ingin pemerintah kuat, tapi kuat karena benar dan transparan,” tuturnya.

Hingga kini, M. Fuad Mushofa tetap konsisten menjalani perannya sebagai kontrol sosial. Dari pinggiran Blora, ia terus menjaga nurani publik—membuktikan bahwa keberanian satu orang, meski tanpa kekuasaan, dapat memberi dampak nyata bagi kepentingan bersama.(jb)