Blora, JejakBlora.id – Proyek pembangunan seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Jalan dibangun untuk memperlancar akses, gedung dibangun untuk meningkatkan pelayanan, dan anggaran publik digunakan untuk menjawab kebutuhan warga.
Namun, ketika muncul praktik yang dikenal publik sebagai “broker proyek”, maka pertanyaan besar pun muncul: apakah proyek benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, atau justru menjadi arena transaksi kepentingan?
Istilah broker proyek bukanlah tuduhan terhadap pihak tertentu. Namun, secara umum istilah ini menggambarkan adanya perantara atau pihak yang mencari keuntungan dari proses mendapatkan pekerjaan proyek. Jika praktik semacam itu terjadi secara tidak sehat, dampaknya dapat merusak banyak hal.
Pertama, biaya proyek berpotensi menjadi lebih mahal. Ketika ada pihak yang mengambil keuntungan sebagai perantara, maka muncul dugaan adanya biaya tambahan di luar kebutuhan teknis pekerjaan. Pada akhirnya, beban tersebut bisa berpengaruh terhadap efisiensi anggaran dan kualitas proyek.
Kedua, kontraktor lokal dapat kehilangan kesempatan. Pelaku usaha yang memiliki kemampuan, pengalaman, tenaga kerja, dan memahami kondisi daerah bisa tersingkir apabila akses terhadap proyek lebih ditentukan oleh kedekatan dengan pihak tertentu, bukan oleh kompetensi dan kualitas penawaran.
Padahal, pelibatan kontraktor lokal dinilai penting karena pembangunan seharusnya memberikan efek ekonomi langsung bagi daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran ekonomi masyarakat.
Ketiga, kualitas pekerjaan berpotensi menjadi korban. Apabila sebuah proyek harus melewati terlalu banyak mata rantai kepentingan, maka ruang anggaran yang semestinya digunakan untuk material, tenaga kerja, dan kualitas konstruksi dapat tergerus. Dampaknya, masyarakat bisa mendapatkan bangunan yang cepat rusak atau infrastruktur yang tidak sesuai harapan.
Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun. Masyarakat tentu akan bertanya ketika proyek yang seharusnya terbuka justru dianggap hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu. Transparansi dalam pengadaan dan kontrak menjadi sangat penting agar publik dapat melihat bahwa setiap proyek dijalankan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang lebih berbahaya adalah ketika broker proyek dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jika praktik semacam itu dibiarkan menjadi budaya, maka proyek pemerintah tidak lagi semata-mata dipandang sebagai program pembangunan, melainkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.
Pada titik inilah pengawasan menjadi penting. Pemerintah, aparat pengawasan, lembaga legislatif, media, dan masyarakat memiliki peran untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan, kompetitif, dan sesuai aturan. Pencegahan penyimpangan bahkan idealnya dilakukan sejak tahap perencanaan proyek, bukan menunggu persoalan muncul setelah pekerjaan selesai.
“Pembangunan bukan milik broker, bukan pula milik segelintir orang. Pembangunan adalah milik masyarakat”
Karena itu, setiap proyek yang menggunakan uang negara harus dikembalikan kepada tujuan awalnya: memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Jika proyek hanya menjadi jalan untuk memperkaya perantara, maka yang dibangun bukanlah kesejahteraan. Yang dibangun justru adalah ketidakpercayaan.
Dan ketika kepercayaan publik runtuh, biaya sosialnya jauh lebih mahal daripada nilai proyek itu sendiri.(Redaksi)
