Blora, JejakBlora.id – Di tengah derasnya arus informasi yang kerap bercampur antara fakta dan disinformasi, insan pers di Kabupaten Blora kembali meneguhkan perannya. Melalui Sarasehan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Blora menghadirkan ruang refleksi dan diskusi dengan tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” serta subtema “Kontribusi Jurnalis dalam Menangkal Disinformasi Program Presiden.”
Sarasehan ini bukan sekadar agenda seremonial. Ia menjadi titik temu antara jurnalis, aparat, dan pemerintah daerah untuk menata ulang komitmen bersama: menjaga pers tetap sehat, independen, dan berpihak pada kebenaran.
Ketua PWI Blora, Heri Purnomo, dalam sambutannya menekankan bahwa kekuatan sebuah bangsa berakar dari kualitas persnya. Bagi Heri, pers yang sehat bukan hanya soal kemampuan menulis berita, tetapi juga keberanian menjaga etika dan integritas di tengah tekanan zaman.
“Bangsa yang kuat lahir dari pers yang sehat. Pers yang profesional, beretika, independen, dan bertanggung jawab akan ikut mendorong kemajuan ekonomi serta memperkokoh persatuan bangsa,” ujarnya.
Ia berharap sarasehan ini menjadi ruang bagi wartawan Blora untuk saling bercermin, membedah tantangan jurnalistik di daerah, dan menemukan solusi bersama agar pers tetap berdaya menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Forum ini kami rancang sebagai ruang diskusi terbuka. Kita ingin persoalan pers dibahas bersama, bukan dipendam sendiri-sendiri,” tambahnya.
Di hadapan para jurnalis, Wakapolres Blora Kompol Slamet Riyanto mengakui peran penting pers sebagai mitra strategis aparat dan pemerintah. Menurutnya, kritik dan pemberitaan media justru menjadi pengingat agar kinerja tetap berada di jalur yang benar.
“Pers bukan sekadar penyampai informasi. Ia menjadi kontrol sosial dan kontrol kinerja kami. Berkat pers, informasi dan edukasi kepada masyarakat bisa sampai dengan baik,” ungkapnya.
Namun di tengah maraknya hoaks dan narasi menyesatkan, ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah modal utama yang harus dijaga.
“Apa yang disampaikan ke publik harus faktual, berimbang, dan sesuai kenyataan. Di situlah kepercayaan masyarakat dibangun,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Ketua DPRD Blora, Mustofa. Ia menilai relasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan insan pers di Blora selama ini terjalin harmonis, khususnya dalam mendukung fungsi pers sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Menariknya, Mustofa memastikan bahwa kerja sama dengan wartawan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
“Walaupun di tengah efisiensi, tidak ada satu pun anggaran kerja sama yang dipotong. Bahkan ke depan akan kita tambah,” katanya.
Ia mencontohkan bagaimana pemberitaan media kerap menjadi pemantik percepatan penyelesaian persoalan publik.
“Ketika jalan rusak diberitakan dan menjadi perhatian publik, itu bisa mendorong percepatan penganggaran, bahkan sampai ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, memaparkan langkah Pemkab Blora dalam memperkuat layanan informasi publik melalui ekosistem digital terintegrasi di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Menurutnya, pemerintah daerah kini dituntut bergerak cepat dan satu suara dalam merespons isu di ruang publik.
“Seluruh admin media sosial, pengelola website, dan PPID di tiap OPD kini berada dalam satu komando Diskominfo. Tidak ada lagi OPD yang berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Komang pun mengajak media massa menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ruang digital tetap sehat dan kondusif.
“Pers harus menjadi jangkar kebenaran. Mari kita bangun Blora dengan narasi positif, tanpa meninggalkan fungsi kontrol sosial yang konstruktif,” katanya.
Sarasehan semakin hidup dengan diskusi bersama Anggota Dewan Pers Mohammad Jazuli, yang dimoderatori Abdul Muiz, Wakil Ketua PWI Blora. Berbagai isu seputar profesionalisme pers, tantangan disinformasi, hingga masa depan jurnalisme di daerah menjadi bahan perbincangan hangat.
Kegiatan Sarasehan HPN 2026 ini didukung oleh berbagai pihak, mulai dari SKK Migas, IOG 4.0, ExxonMobil, Pertamina EP Cepu, Badan Kerja Sama PI Blok Cepu, Pertamina Energi Hulu, Bulog, Perhutani, PLN, BPJS Kesehatan, Pupuk Indonesia, Hiswana Migas, Pertamina Foundation, Badan Gizi Nasional, Semen Gresik, PT GMM, Lazismu, Bank Jateng, Polres Blora, DPRD Blora, Pemkab Blora, Blora Patra Energi (BPE), Blora Patragas Hulu (BPH), PDAM Tirta Amerta Blora, FIF Group, TIS Energy, RSUD Blora, Bank Blora Artha, PT BPR BKK, hingga pihak terkait lainnya.
Di Blora, peringatan HPN 2026 menjadi lebih dari sekadar seremoni. Ia menjelma ruang perenungan tentang tanggung jawab pers menjaga akal sehat publik, menepis disinformasi, dan tetap berdiri tegak sebagai penjaga nurani bangsa, Rabu (4/2/2026). (jb)
